MataNegeri | MataDaerah | MataRiau | MataPolitik | MataHukum | MataBisnis | MataDunia | MataSport | MataSeleb | MataIptek | MataPesona
 
Pusat Bahas Percepatan RDTR Bersama Pemprov dan Pemkab/kota di Riau
Rabu, 12-02-2020 - 19:25:09 WIB
Rapat Kordinasi Pusat dan Daerah tentang percepatan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabuputen/kota untuk mendukung Online Single Submission (OSS) di Hotel Aryaduta, Jakarta Rabu (12/2/2020).
TERKAIT:
 
  • Pusat Bahas Percepatan RDTR Bersama Pemprov dan Pemkab/kota di Riau
  •  

    JAKARTA, MataPers - Pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah provinsi Riau dan sejumlah kabupaten / kota di Riau membahas terkait percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung Online Single Submission (OSS) melalui sistem elektronik yang terintegrasi terkait perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaha OSS. 

    Rapat Kordinasi Pusat dan Daerah tentang percepatan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabuputen/kota untuk mendukung Online Single Submission (OSS) di Hotel Aryaduta, Jakarta Rabu (12/2/2020) di hadiri Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya didampingi Plt. Kadis PUPR-Perkimtan Prov. Riau, Taufik Oesman Hamid dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Erisman Yahya.

    Rakor yang diselenggarakan  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tema "Tata Ruang Sebagai Piranti Kemudahan Investasi dan Penxiotaan Lapangan Kerja di Daerah" tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota di Riau yang menjadi wilayah prioritas penyusunan RDTR dalam rangka OSS, seperti Walikota Pekanbaru Firdaus bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, Ketua DPPD Pelalawan, Adi Sukemi dan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah. Kabupaten/kota lain yaitu Dumai, Siak Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rohul, Rohil dan Kuasing.

    Selain itu, pada Rakor Percepatan Penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota untuk Mendukung Online Single Submission (OSS) dihadiri lebih dari 300 orang peserta yang terdiri Kepala Daerah dari 21 Provinsi, Bupati/Walikota di 70 Kabupaten/Kota, Ketua DPRD di 70 Kabupaten/Kota, dan Kepala perangkat daerah pemangku tata ruang pada Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih.

    Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo meminta Pemerintah Daerah berkomitmen untuk penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) RDTR untuk Online Single Submission (OSS). "Saya optimis sekali dengan semangat Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Ketua DPRD maka Penetapan RDTR OSS di 57 Kabupaten/Kota dapat ditetapkan dan diundangkan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2020,” kata Hadi di acara pembukaan Rakor.

    Hadi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas bantuan teknis penyusunan RDTR OSS kepada 57 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi. Dengan demikian, kata Hadi, dapat membantu pemerintah daerah dalam proses penyusunan materi teknis RDTR OSS yang akan diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota. "Untuk itu, Saudara Bupati, Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota agar menjadikan dokumen hasil bantuan teknis ini menjadi dasar proses penetapan Perda tentang RDTR OSS,” ungkapnya.

    Sekretaris Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief menegaskan bahwa RDTR ini adalah bagian dari OSS sebagai upaya untuk meningkatkan investasi. "Rencana detail tata ruang ini merupakan dari sistem OSS, izin lokasi bisa langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR," terangnya. 

    Pada rakor tersebut juga dilakukan dialog interaktif untuk membahas secara mendalam dan komprehensif. Hadir sebagai narasumber yaitu Deputi Bidang Pencegahan KPK yang membahas terkait percepatan RDTR OSS kabupaten/kota dalam pelaksaan strategi nasional pencegahan korupsi, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengenai terobosan percepatan proses persetujuan substansi RTRW dan RDTR OSS kabupaten/ kota, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dukukungan percepatan validasi KLHS. 

    Terakhir tentang strategi percepatan penetapan Perda RDTR OSS kabupaten/kota oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Dalam sesi tanya jawab para Kepala Daerah maupun Ketua DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang menjadi kendala dalam proses penyusunan Perda RDTR. (**/rel)



     
    Berita Lainnya :
  • Pusat Bahas Percepatan RDTR Bersama Pemprov dan Pemkab/kota di Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Stadion Utama Riau Resmi Masuk Kandidat 'Venue' Piala Dunia 2021
    02 Gubsu Edy Rahmayadi Dilaporkan ke KPK Terkait Masalah Lahan
    03 Empat Hari Silam Suami BCL Jalani Terapi 'Emsculpt', Ini Penjelasannya
    04 23 Pengungsi Tewas Terinjak-injak Karena Berebut Makanan dan Pakaian
    05 TC Timnas U-19 Indonesia di Jepang-Korsel Terancam Wabah Corona
    06 Ashraf Sinclair, Suami Bunga Citra Lestari Meninggal Dunia
    07 Messi dan Hamilton Dinobatkan Sebagai Olahragawan Terbaik Dunia
    08 Kembangkan Perikanan dan Pertanian, Dumai Teken Kesepahaman dengan UIR
    09 Tim Kuasa Hukum Daftarkan Banding Atas Vonis 6 Tahun Kakek Pembakar Lahan di Inhil
    10 SPDP Perkara Anak Bupati Rohil Turun, Kejari Pekanbaru Siapkan Tiga Jaksa
    11 Musrenbang 2020: Drainase Jadi Skala Prioritas Usulan Kecamatan Mandau
    12 Pemkab Bengkalis Gelontorkan Rp297 Miliar Bangun infrastruktur di Mandau
    13 Mantap, Gedung DPRD Riau Bakal Dilengkapi Eskalator Senilai Rp8,5 Miliar
    14 M Rafi, Camat Reteh Inhil Meninggal Dunia
    15 Muscab V SPS Riau: Maskur Ketua Panitia, Khairul Sekretaris
    16 Kadin Inhil MoU dengan PD BPR Terkait Kerjasama Kredit UKM dan IKM
    17 Legislator Ini Khawatirkan Dana Hibah KONI Riau Menyimpang, Kok Bisa?
    18 Mengapa Orang Indonesia Sulit Terpapar Virus Corona? Ini Alasan Ilmiah Kemenkes
    19 Makin Heboh, Dugaan Kades Terpilih di Inhu Gunakan Ijazah ''Aspal''
    20 Pasal UU Pers Direvisi Lewat RUU Cilaka, Orpers: Masa Orba Bisa Terulang!
    21 UPDATE: Korban Tewas 1.665, Terinfeksi Corona 69.000 Orang di Seluruh Dunia
    22 Survei Indo Barometer: Masalah Pemerintahan Jokowi Sampai Kini Tetap Soal Ekonomi
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2019 MataPers.com | Akurat dan Bijak Berkabar